PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

General Consultan

PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

Pengertian

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan salah satu prioritas negara.

Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan  dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam  pasal 16 tentang peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri Kehutanan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Secara umum kegiatan pengukuhan hutan dilakukan melaui beberapa proses :

  1. Penunjukan kawasan hutan
  2. Penataan batas kawasan hutan
  3. Pemetaan batas kawasan hutan
  4. Penetapan kawasan hutan

Tahap penunjukan

Penunjukan hutan pada dasarnya merupakan penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah hutan. Penunjukan ini dilakukan oleh Menteri Kehutanan dan atau pejabat lainnya.

a.  Wilayah provinsi

Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Penataan Batas Kawasan Hutan

Di dalam pelaksanaan pengukuhan ini, beberapa kegiatan yang harus dilakukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan :

1.  Penyusunan rencana kerja dan pembuatan peta

Penyusunan rencana kerja  memuat tentang rencana-rencana yang akan dikerjakan. Peta kerja tata batas berisi rancangan batas yang dibuat berdasarkan kawasan hutan yaitu dengan cara memindahkan batas kawasan hutan pada peta dasar dengan skala 1:25000 atau skala 1:50000. Apabila peta tersebut belum ada maka dapat digunakan peta skala 1:100000 atau skala 1:250000.

2.  Penyusunan konsep trayek batas

Yang dimaksud dengan konsep trayek batas adalah suatu konsep tentang rencana garis batas yang dilapangan natinya  ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda tanda batas lainnya. Biasanya pembuatan trayek batas ini dilakukan dengan memindahkan (ploting) batas kawasan hutan pada peta dasar

3.  Rapat panitia tata batas

Dalam rapat panitia tata batas dibahas tentang trayek batas dan inventarisasi adanya hak-hak pihak ketiga dan permasalahan yang terkait. Apabila permasalahan dapat diselesaikan, selanjutnya panitia tata batas mengadakan rapat mengenai persiapan pelaksanaan pengukuhan/pemancangan batas yang dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.

4.  Pemancangan batas sementara

Kegiatan pemancangan patok batas merupakan penegasan batas suatu wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sesuai dengan trayek batas. Pemancangan ini meliputi : pemasangan batas sementara, perintisan batas sementara, serta pemberian tanda-tanda di lapangan tentang adanya tanah-tanah yang dipertimbangkan akan dimasukan/dikeluarkan dari wilayah hutan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Panitia Tata Batas meninjau hasil pemancangan batas sementara atas wilayah/areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. 5.  Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas. Tujuan inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas adalah untuk menghimpun tanah-tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut yang terdapat didalam kawasan hutan yang akan ditentukan status hukumnya dan memberikan penyelesaiannya.

Apabila ternyata di sekitar kawasan hutan atau dalam kawasan hutan ada hak pihak ketiga, alternatif pemecahannya dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut :

A.   Pengumuman

Tujuan pengumuman ini adalah untuk memberikan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan  tentang pemancangan batas sementara atas wilayah/areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Sehingga dengan adanya pengumuman tersebut masyarakat disekitar kawasan hutan dapat mengajukan saran  dan pertimbangan  kepada Panitia  Tata Batas bahwa Pemancangan Batas Sementara itu tidak tepat karena kawasan tersebut merupakan hak milik masyrakat, untuk itu masyarakat yang mengajukan saran dan pertimbangan tersebut dapat membuktikan atas hak-hak yang dimiliki yang berupa  pipil, sertifikat tanah , surat pembayaran pajak bumi dan bangunan dan  lain-lainnya.

B.  Kegiatan pengukuran

Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas dan pemetaan. Apabila tidak ada lagi hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan dilakukan pengukuran secara definitive dan pemasangan pal batas hutan dari beton dengan ukuran  10x10x139Cm  atau pal batas kayu kelas awet I dan atau II dengna ukuran 15x15x130Cm. Pal batas tersebut diberi nomor urut  dan kode huruf dimulai dari nomor urut 1 yang terletak disudut barat laut  kawasan hutan yang diukur batasnya sepanjang batas dibuat rintis batas dan dibuatkan lorong batas yang berfungsi untuk jalannya pemeriksaan batas.

– Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas. Apabila seluruh proses kegiatan sudah dilakukan, kegiatan selanjutnya membuat Berita Acara Tata Batas. Berita Acara Tata Batas harus disusun menjadi satu buku tata batas yang berisikan urutan-urutan :

  • Berita acara tata batas
  • Peta tata batas
  • Berita Acara pengumuman trayek batas dan berita acara pemeriksaan trayek batas sementara dan
  • Surat-surat lain, yang berupa : hasil/kesimpulan  rapat Panitia Tata Batas, salinan /fotocopi surat penunjukan suatu wilayah/areal sebagai kawasan hutan, seperti SK penunjukan berdasarkan Tata Guna Hutan Ksepakatan  (TGHK) dan Gubernemen Besluit (GB) dan bukti penyerahan hak milik, misalnya: sertifikat, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Departemen Kehutanan, bila tanah obyek pengukuran berasal dari tukar menukar atau kompensasi.

Sebelum berita acara tata batas ditandatangani perlu diadakan pemeriksaan segi teknis dan trayek batas. Yang melakukan pemeriksaan segi teknis adalah Kepala Balai  Pemantapan Kawasan Hutan sedangkan dari segi trayek batas  yang memeriksa adalah Panitia Tata Batas. Setelah dilakukan pemeriksaan dari kedua segi tersebut, Panitia Tata Batas menandatangai Berita Acara Tata Batas dan Mengetahui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Dinas Kehutanan Provinsi. Berita Acara Tata Batas berupa buku dan dibuatkan dalam rangkap lima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *